JURNALNESIA.ID — Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengajak seluruh elemen bangsa merefleksikan perjalanan tiga dekade reformasi. Dalam audiensi dengan PUSaKO Universitas Andalas di Kompleks Parlemen, Selasa (15/9/2026), ia menilai konstitusi harus diukur bukan hanya dari aspek hukum, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap performa konstitusi pasca reformasi. Politikus yang akrab disapa Ibas itu menyampaikan pandangan tersebut saat menerima audiensi PUSaKO Universitas Andalas dalam rangkaian Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX.
Audiensi berlangsung di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Forum itu digelar untuk mendengarkan hasil kajian dan rekomendasi KNHTN IX yang bertema "Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi".
Capaian Reformasi dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Ibas menilai reformasi telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Demokrasi, desentralisasi, otonomi daerah, mekanisme checks and balances, hingga pemilihan langsung disebutnya berjalan dari pemilu ke pemilu.
Peran MPR, DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi juga dinilainya semakin jelas. Jaminan hak asasi manusia menjadi bagian dari capaian yang ia soroti.
Meski begitu, Ibas mengingatkan capaian itu perlu dilihat lebih jauh. Pertanyaan mendasarnya, apakah konstitusi telah mampu membatasi kekuasaan sekaligus memastikan kekuasaan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
"Konstitusi bukan sekadar teks hukum," kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Ia menyebut konstitusi sebagai arah dan kompas kehidupan bernegara. Dokumen itu menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana rakyat dilindungi, dan ke mana arah bangsa hendak dibawa.
Ukuran Performa Konstitusi Lebih dari Aspek Hukum
Menurut Ibas, performa konstitusi tidak cukup diukur dari aspek hukum dan kelembagaan. Konstitusi juga harus tercermin dalam pemerintahan yang efektif dan demokrasi yang berkualitas.
Pembangunan berkesinambungan serta kesejahteraan yang semakin merata ia sebut sebagai indikator lain yang tak bisa diabaikan. Lulusan Program Doktor S3 IPB University itu menilai ukuran tersebut melekat pada hasil kerja ketatanegaraan.
Dalam diskusi tersebut, Ibas menyoroti pentingnya arah pembangunan jangka panjang. Menurutnya, arah itu harus mampu melampaui siklus lima tahunan pemilu dan pergantian kepemimpinan.
Ia menyebut sejumlah bidang yang membutuhkan kesinambungan, mulai dari pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, industrialisasi, infrastruktur, pertahanan, transformasi digital, hingga pembangunan wilayah.
"Kita tentu ingin mencapai Indonesia Maju 2045. Karena itu, perlu kita pikirkan bagaimana pembangunan jangka panjang dapat terus berjalan melampaui setiap periode kepemimpinan dan perubahan politik," ujar Ibas.
PPHN Harus Dikaji Matang dan Melibatkan Banyak Pihak
Dalam konteks itu, Ibas menilai pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Kajian itu penting apabila PPHN memang dinilai dibutuhkan bagi kepentingan bangsa.
Ia menyebut sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Bukan hanya soal filosofi arah pembangunan, tetapi juga kaitannya dengan kewenangan presiden dan kesinambungan lintas pemerintahan.
Kedudukan hukum dan mekanisme penyusunan PPHN juga menurutnya perlu dipikirkan secara matang. Begitu pula soal siapa yang menyusun haluan tersebut dan bagaimana mandat MPR dalam prosesnya.
"Semua ini membutuhkan kajian yang mendalam dan partisipasi luas," ujar dia.
Ibas menegaskan pembahasan masa depan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh hanya menjadi ruang bagi pemerintah, parlemen, atau partai politik. Perguruan tinggi, akademisi, pakar, masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan seluruh elemen bangsa harus dilibatkan.
