JAKARTA - Pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, hadirnya hunian tetap (huntap) menjadi prioritas utama bagi masyarakat terdampak.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan huntap dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) kini siap dimulai, dengan target percepatan yang memastikan masyarakat dapat segera menempati rumah layak dan aman.
Ara, sapaan akrab Maruarar, menyampaikan bahwa groundbreaking untuk pembangunan huntap di Sumatera Utara direncanakan berlangsung minggu ini. Hal ini dimaksudkan agar kehadiran negara bagi warga terdampak bencana dapat segera dirasakan secara nyata. “Saya ingin minggu ini dilakukan groundbreaking. Rakyat tidak boleh menunggu terlalu lama. Kita ingin mereka segera bangkit dan kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” ujarnya.
Fokus awal pembangunan akan dilakukan di Sumatera Utara, mengingat kesiapan lahan yang sudah tersedia. Lokasi-lokasi pertama meliputi Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 103 unit rumah, Kota Sibolga 200 unit rumah, dan Kabupaten Tapanuli Tengah 100 unit rumah. Ara juga menekankan agar pemerintah daerah di Aceh dan Sumatera Barat segera menyiapkan lahan untuk pembangunan huntap di wilayah masing-masing, sehingga proses dapat berjalan tanpa kendala administratif.
Menurut Menteri PKP, total rencana pembangunan huntap CSR ini mencapai 2.603 unit yang seluruhnya berasal dari dana CSR, tanpa menggunakan anggaran negara (APBN). Dari jumlah tersebut, 2.500 unit akan dibangun berkat dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya merupakan inisiatif langsung dari Ara. Penempatan hunian ini akan tersebar di tiga provinsi, yaitu Aceh sebanyak 1.000 unit rumah, Sumatera Utara 1.003 unit rumah, dan Sumatera Barat 600 unit rumah.
Ara menekankan bahwa keberhasilan percepatan pembangunan tidak hanya bergantung pada penyediaan lahan dan dana CSR, tetapi juga dukungan dari sejumlah lembaga pemerintah. Kementerian Hukum dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan komitmennya untuk membantu dari sisi hukum dan pengawasan, agar pembangunan huntap berjalan cepat, tertib, dan akuntabel.
Selain itu, dukungan koordinasi diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah, serta Kementerian Agama dalam penguatan aspek sosial kemasyarakatan. Ara menekankan bahwa pendekatan multi-kementerian ini diharapkan dapat memastikan bahwa proses pembangunan huntap berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pembangunan huntap CSR ini juga menjadi implementasi arahan langsung Presiden Republik Indonesia, yang menekankan bahwa negara harus hadir dan bertindak cepat dalam situasi bencana. “Dalam situasi bencana seperti ini, negara tidak boleh lambat. Arahan Presiden jelas: negara harus hadir, bertindak cepat, dan memastikan rakyat kembali memiliki hunian yang layak. Jika ada aturan yang menghambat, maka harus segera disesuaikan,” jelas Ara.
Menteri PKP berharap, pembangunan huntap ini tidak hanya memberikan tempat tinggal fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dan harapan baru bagi masyarakat terdampak bencana. Dengan hunian yang layak, warga dapat segera memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka, serta memulai aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman.
Bantuan CSR dalam bentuk huntap ini menjadi salah satu contoh nyata kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana. Ara menambahkan, pendekatan ini diharapkan menjadi model untuk percepatan penanganan bencana di wilayah lain di Indonesia. “Kehadiran CSR tidak hanya sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Rencana pembangunan huntap ini juga mencakup pengawasan ketat untuk memastikan kualitas bangunan sesuai standar layak huni. Dari desain hingga material, setiap unit huntap diupayakan memenuhi kriteria keamanan, kenyamanan, dan ketahanan terhadap bencana. Dengan demikian, warga tidak hanya memperoleh tempat tinggal, tetapi juga hunian yang aman dan berkelanjutan.
Selain itu, pendistribusian huntap secara merata di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Ara menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga kemasyarakatan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Melalui percepatan pembangunan huntap CSR ini, Menteri PKP menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat terdampak bencana. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meringankan beban warga, tetapi juga menjadi contoh tata kelola pembangunan pasca-bencana yang efisien, transparan, dan partisipatif.
Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat yang terdampak dapat segera bangkit, memiliki hunian layak, dan memulai kembali kehidupan dengan aman dan sejahtera. Program huntap CSR ini menjadi bukti nyata kehadiran negara yang cepat dan responsif dalam memenuhi kebutuhan rakyat pasca-bencana.
