JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama pihak swasta terus menunjukkan semangat gotong royong dalam penanganan bencana. Salah satu bukti nyata kolaborasi ini adalah rencana pembangunan ribuan unit rumah bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Langkah ini tidak hanya menjadi upaya pemulihan hunian, tetapi juga mencerminkan sinergi antara negara dan dunia usaha untuk mempercepat rehabilitasi pascabencana.
Peningkatan jumlah rumah dari rencana awal
Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan kesiapan pembangunan 2.600 rumah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta. Jumlah ini mengalami peningkatan dari rencana awal sebanyak 2.000 unit, seiring dukungan berbagai pihak yang turut berpartisipasi. “Awalnya kami laporkan 2.000 rumah, kemudian bertambah 500 unit dan hari ini bertambah lagi 100 unit, sehingga totalnya menjadi 2.600 rumah,” ujar Maruarar.
Semua pembiayaan pembangunan rumah ini disiapkan dari sumber non-APBN, sehingga tidak membebani anggaran negara. Dukungan pihak swasta dan berbagai lembaga diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan bagi warga yang kehilangan hunian akibat bencana.
Kriteria penentuan lokasi hunian baru
Dalam menentukan lokasi pembangunan, pemerintah menetapkan tiga kriteria utama. Pertama, lokasi harus aman secara teknis dari risiko banjir dan longsor. Kedua, lokasi aman secara hukum, memastikan tidak ada sengketa tanah atau masalah kepemilikan. Ketiga, hunian yang dibangun harus terintegrasi dengan ekosistem kehidupan masyarakat setempat.
“Rumah itu bagian dari ekosistem kehidupan. Idealnya tidak terlalu jauh dari sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya,” jelas Maruarar. Pemerintah menargetkan pembangunan dapat segera dimulai pada Desember 2025, setelah lahan yang memenuhi kriteria tersebut ditetapkan.
Skema pendanaan melalui gotong royong
Pendanaan pembangunan rumah dilakukan secara gotong royong, melibatkan pemerintah dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Maruarar menegaskan, kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi bagian dari budaya bangsa. “Iya, kita semua gotong royong. Saya sudah laporkan ke Pak Presiden dan semangat gotong royong itu sangat baik bagi negara kita,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai keterlibatan perusahaan swasta tertentu, seperti Agung Sedayu Group yang didirikan Sugianto Kusuma (Aguan), Maruarar menegaskan bahwa partisipasi bersifat kolektif dan semua pihak diajak berkontribusi. “Semua kita gotong royong sama-sama,” tambahnya.
Dukungan pihak swasta dalam program CSR
Rencana awal pemerintah adalah membangun 2.000 rumah untuk korban bencana di Sumatera dengan dukungan pihak swasta melalui program CSR. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban pemerintah, tetapi juga memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat yang terkena bencana.
Maruarar Sirait mengungkapkan, pihaknya telah menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia bersama Aguan dalam program pembangunan hunian bagi warga terdampak. Model kolaborasi ini diharapkan bisa menjadi contoh sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menangani masalah sosial yang kompleks, termasuk rehabilitasi pascabencana.
Tujuan jangka panjang dan keberlanjutan
Selain membangun hunian yang aman dan layak, pemerintah menekankan pentingnya integrasi hunian baru dengan ekosistem kehidupan masyarakat. Hunian yang dekat dengan fasilitas publik diharapkan mendukung kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat terdampak.
Semangat gotong royong antara pemerintah dan swasta diharapkan bisa mendorong percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menjadi model bagi pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi peran aktif dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan pendekatan ini, 2.600 unit rumah yang dibangun bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga bagian dari pemulihan kehidupan warga secara menyeluruh. Pemerintah berharap rumah-rumah ini menjadi fondasi baru bagi masyarakat terdampak bencana untuk memulai kehidupan yang lebih aman, nyaman, dan produktif.